KOGASMA AHY as Commander of Kogasma led the efforts to carry victory to the Democratic Occasion. Inside the 2019 legislative election, the Democratic Celebration in numerous surveys is predicted to only be able to acquire under 5 per cent of your vote.
This "Cited by" count consists of citations to the following content in Scholar. Those marked * could possibly be unique with the short article from the profile.
In addition, he has participated in quite a few international workshops and programs and it has contributed for a speaker in Worldwide boards, like the United Nations conferences on SDGs and with the INTOSAI Congress.
Mantan Sekretaris Kabinet era Joko Widodo ini, juga menimbang perlunya peningkatan di sektor teknologi dan transparansinya. Bahkan dia meyakini kalau sektor teknologi dibenahi, akan sangat menunjang untuk terealisasinya keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota world wide.
Retno mengatakan tugas sebagai menteri luar negeri membuatnya harus mengedepankan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam perdamaian di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Soal mengejar focus on fifty besar kota global, menurut Pramono, dapat dilakukan dengan membuka aktivitas bisnis dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Selain itu, dia juga memperkirakan bakal dibutuhkan dukungan politik untuk menuju 50 besar kota world-wide ini.
Sedangkan pada saat menjadi Anggota II, Agus membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan agus joko negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan info pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
Dan yang tak kalah luar biasa, kata dia, AJP sudah mempunyai tujuan dan visi yang jelas ketika pertama kali dilantik sebagai anggota BPK.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
“Bukan bermaksud monopoli, tapi saya ingin apa yang dipamerkan di sini bisa menjadi acuan bagi konsumen yang menginginkan produk kerajinan berkualitas,” imbuhnya.
Menurut dia, saat sekarang hasilnya sudah terlihat karena BPK konsisten mengawasi dan menjaga akuntabilitas kementerian serta lembaga di Indonesia.
Di bawah pengawasannya, BPK tidak hanya sekadar menjalankan tugas audit, tetapi juga berperan sebagai benteng integritas dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.